SK DEPEKAB DAN LKS TRIPARTIT BELUM DITANDATANGANI, BURUH KECEWA BUPATI TAK BISA DIHUBUNGI

Subang, Warta Radar, Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, Jumat (6/11/2026).

Aksi ini digelar untuk mendesak kepastian pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027.
Buruh menuntut dan mendesak Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, segera menandatangani SK Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) dan SK Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.

Menurut buruh, tanpa kedua SK itu, tidak ada forum resmi yang sah untuk membahas UMK 2027. Padahal masa berlaku SK lama sudah berakhir dan waktu pembahasan ke tingkat Provinsi sudah semakin mepet.

Saat dimintai informasi terkait jalannya aksi pada hari Jumat itu, ketua Advokasi DPC SPN Subang, Drs.Utama Kertadira yang akrab dipanggil Utom menjelaskan kepada Warta Radar bahwa aksi buruh belum menemukan titik temu dengan Bupati.

Menurut nya, Bupati tidak ada di tempat dan HP-nya tidak bisa dihubungi saat massa aksi datang ke Pemkab Subang.

“Bupati tidak ada di tempat, HP-nya juga tidak bisa dihubungi. Akhirnya kami diterima oleh Asda 1 dengan didampingi oleh Kadisnaker dan Kapolres,” ujar Utom kepada Warta Radar.

Utom menambahkan, dalam pertemuan itu dilakukan rembugan antara perwakilan buruh dengan Asda 1 dan Kadisnakertrans. Hasil rembugan tersebut kemudian dibuatkan usulan oleh notulen hasil pertemuan.

” yang intinya SK Depekab dan LKS Tripartit minta segera untuk ditandatangani,” kata Utom.

Menurut Utom, hal itu membuat buruh kecewa, karena sudah berulang kali dijanjikan SK akan segera ditandatangani, namun hingga Jumat sore belum ada kepastian.

“Suasana Sempat Memanas”.

Aksi pada Jumat itu sempat diwarnai tensi tinggi. Massa mengepung pintu gerbang utama hingga sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan gabungan yang bersiaga ketat di lokasi.

Kekecewaan buruh juga dipicu sikap Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subang, Aep Saepudin, yang dinilai tidak aspiratif dalam menyikapi tuntutan buruh.

Kapolres Subang, AKBP Andi Purwanto, S.IK, M.H., yang berada di lokasi, langsung turun untuk menenangkan massa sehingga suasana kembali kondusif saat aksi berjalan.

Menurut Utom, bagi buruh, persoalan ini bukan sekadar soal tanda tangan. Tanpa SK Depekab dan LKS Tripartit, nasib ribuan buruh di Subang terancam digantung. Mereka khawatir pembahasan UMK 2027 akan terlambat dan merugikan pekerja.

Aliansi buruh sendiri menuntut UMK 2027 sebesar Rp 4,5 juta, disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Subang yang kini berkembang pesat sebagai kawasan industri.

Perwakilan serikat pekerja menegaskan, jika tuntutan penandatanganan SK tersebut tidak segera direalisasikan, mereka bersiap menggelar aksi lanjutan yang lebih besar, termasuk mogok massal dan memblokir jalur-jalur transportasi strategis di Subang pada pekan depan.

Warta Radar masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Bupati Subang terkait belum ditandatanganinya SK Depekab dan LKS Tripartit tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Subang belum memberikan penjelasan resmi soal kapan SK tersebut akan ditandatangani.
(Boby Cheng)