Hubungan Israel dan Eropa Kian Merenggang, Pemilu 27 Oktober 2026 Dinilai Belum Tentu Ubah Kebijakan terhadap Palestina

WARTA RADAR — Hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Eropa menghadapi tekanan yang semakin besar di tengah berlanjutnya konflik Palestina-Israel. Pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026 menjadi salah satu momentum politik yang mendapat perhatian, terutama terkait kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah Israel dan dampaknya terhadap hubungan dengan negara-negara Eropa.

Namun, sejumlah analis yang dikutip Al Jazeera menilai pergantian kepemimpinan di Israel belum tentu membawa perubahan mendasar terhadap kebijakan Palestina. Perubahan tersebut dinilai sangat bergantung pada arah politik pemerintahan berikutnya, langkah konkret menuju perdamaian, serta sikap Israel terhadap pendudukan dan perluasan permukiman di wilayah Palestina.

Dalam laporan Al Jazeera, hubungan Israel dengan Eropa yang sebelumnya ditandai kerja sama diplomatik, keamanan, olahraga, kebudayaan, dan industri pertahanan, kini menghadapi berbagai tantangan. Kritik terhadap tindakan militer Israel di Jalur Gaza serta kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di Tepi Barat menjadi bagian dari persoalan yang memengaruhi hubungan tersebut.

Laporan itu menyebutkan, perang di Gaza telah menimbulkan korban jiwa warga Palestina dalam jumlah besar. Kondisi kemanusiaan dan meningkatnya tekanan internasional turut mendorong sejumlah pemerintah Eropa meninjau kembali pendekatan mereka terhadap Israel.

Kritik negara-negara Eropa semakin menguat

Sejumlah negara Eropa, termasuk Irlandia dan Spanyol, secara terbuka menyampaikan kritik terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.

Dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez dilaporkan menyampaikan kecaman terhadap situasi di Gaza. Sikap tersebut mencerminkan meningkatnya desakan agar pemerintah Israel bertanggung jawab atas dampak konflik terhadap penduduk sipil.

Sementara itu, Inggris juga mengambil langkah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di permukiman Israel yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Menteri luar negeri Inggris turut menyampaikan kritik terhadap tindakan pemukim Israel di wilayah pendudukan.

Ketegangan tersebut semakin mendapat perhatian setelah insiden yang dilaporkan terjadi pada 17 Oktober 2026 di dekat Desa Taybeh, Tepi Barat. Menurut laporan Al Jazeera, sekelompok pemukim Israel diduga menyerang diplomat dan pejabat Eropa yang tengah mengunjungi para pemanen zaitun Palestina.

Insiden itu menyusul laporan mengenai serangan terhadap seorang jurnalis Amerika Serikat di kawasan utara Ramallah. Peristiwa-peristiwa tersebut memicu kecaman dan kembali menyoroti persoalan keamanan warga Palestina serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjalankan tugas di wilayah pendudukan.

Hasil pemilu Israel menjadi perhatian

Analis Timur Tengah Yossi Mekelberg dari Chatham House menilai bahwa apabila Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali memimpin bersama kelompok sayap kanan yang memiliki sikap keras terhadap Palestina, kerusakan hubungan Israel dengan negara-negara Eropa berpotensi berlanjut.

Sementara itu, Nicola Perugini, dosen senior hubungan internasional di University of Edinburgh, menyoroti konsekuensi kemanusiaan yang dapat muncul apabila kebijakan terhadap Gaza tidak mengalami perubahan berarti.

Meski demikian, pergantian perdana menteri belum tentu secara otomatis mengubah arah kebijakan Israel. Gadi Eisenkot, mantan kepala militer Israel yang memimpin partai berhaluan tengah Yashar dan disebut dalam laporan sebagai salah satu penantang Netanyahu, juga dilaporkan menentang pembentukan negara Palestina.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hubungan Israel-Eropa tidak semata-mata ditentukan oleh figur perdana menteri, tetapi juga oleh posisi politik partai-partai yang membentuk pemerintahan dan kebijakan negara terhadap konflik Palestina.

Mekelberg menilai pemerintahan Israel yang lebih moderat dapat membuka ruang dialog yang lebih rasional dengan Eropa. Akan tetapi, perbaikan hubungan diperkirakan membutuhkan waktu dan tidak cukup hanya melalui perubahan komposisi pemerintahan.

Para analis yang dikutip Al Jazeera menyebutkan, langkah seperti memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina, memperlambat perluasan permukiman, dan meninjau kembali proyek permukiman E1 di Tepi Barat dapat menjadi bagian dari perubahan kebijakan.

Namun, Julie M. Norman dari Chatham House menilai langkah-langkah tersebut mungkin belum cukup untuk memulihkan kepercayaan pemerintah Eropa. Menurut analisisnya, perkembangan yang lebih substantif, termasuk kemajuan menuju pembentukan negara Palestina dan pengakhiran pendudukan, akan menjadi faktor penting dalam menilai perubahan kebijakan Israel.

Tekanan publik ikut memengaruhi sikap pemerintah Eropa

Perubahan sikap sejumlah negara Eropa juga berkaitan dengan meningkatnya tekanan masyarakat sipil. Demonstrasi pro-Palestina, gerakan hak asasi manusia, organisasi profesi, serikat pekerja, dan desakan dari berbagai lembaga internasional menjadi bagian dari dinamika yang memengaruhi kebijakan pemerintah.

Neve Gordon, profesor hukum hak asasi manusia di Queen Mary University of London, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sebagian elite pemerintahan di Eropa mulai berupaya menyesuaikan sikap mereka dengan pandangan publik.

Survei Pew Research Center yang dikutip dalam laporan tersebut juga menunjukkan meningkatnya pandangan negatif terhadap Israel di sejumlah negara Eropa. Di Inggris, proporsi responden yang memiliki pandangan negatif terhadap Israel dilaporkan meningkat dari 61 persen pada musim semi 2025 menjadi 69 persen pada musim semi 2026.

Di Italia, angkanya meningkat dari 66 persen menjadi 75 persen, sedangkan di Jerman naik dari 64 persen menjadi 73 persen. Angka-angka tersebut menggambarkan perubahan opini publik dalam periode survei yang disebutkan, meskipun tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh masyarakat di negara-negara tersebut memiliki pandangan yang sama.

Ilmuwan politik Italia Nathalie Tocci, sebagaimana dikutip Al Jazeera, mengaitkan tekanan publik dengan sejumlah perkembangan kebijakan Eropa, termasuk pengakuan terhadap negara Palestina, pembahasan mengenai kemungkinan penangguhan perjanjian asosiasi Uni Eropa-Israel, serta langkah pembatasan terhadap produk dari permukiman Israel.

Meski demikian, sikap negara-negara Eropa tidak sepenuhnya seragam. Sebagian pemerintah tetap mempertahankan dukungan diplomatik dan hubungan strategis dengan Israel, sehingga kebijakan bersama di tingkat Eropa masih menghadapi tantangan politik.

Isolasi diplomatik belum menjadi isu utama pemilu

Di dalam negeri Israel, isu keamanan dilaporkan masih mendominasi perdebatan politik menjelang pemilihan umum. Persoalan perang dengan kelompok-kelompok bersenjata di kawasan, ancaman keamanan, biaya hidup, penyelidikan atas kegagalan keamanan pada 7 Oktober, serta kewajiban militer bagi komunitas ultra-Ortodoks menjadi bagian dari agenda yang diperdebatkan.

Laporan Al Jazeera, dengan mengutip analisis Yaakov Katz yang dipublikasikan melalui Chatham House, menyebutkan bahwa dampak isolasi diplomatik Israel belum menjadi isu utama dalam perdebatan pemilu sebagaimana persoalan keamanan nasional.

Sejumlah survei yang dikutip dalam laporan tersebut memperlihatkan dukungan yang tinggi di kalangan warga Yahudi Israel terhadap sejumlah kebijakan keamanan dan operasi militer. Namun, hasil survei tersebut perlu dibaca sesuai populasi responden, waktu pelaksanaan, dan pertanyaan yang diajukan.

Menurut analisis Katz, serangan 7 Oktober telah memengaruhi cara sebagian masyarakat Israel memandang kritik dari luar negeri. Kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel, dalam sebagian pandangan yang digambarkan dalam laporan itu, kerap dipersepsikan sebagai sikap anti-Semit atau sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap ancaman keamanan yang dihadapi Israel.

Di sisi lain, sejumlah negara dan kelompok masyarakat internasional memandang kritik terhadap operasi militer Israel sebagai bagian dari tuntutan pertanggungjawaban, perlindungan warga sipil, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Perbedaan cara pandang tersebut menjadi salah satu tantangan dalam membangun kembali kepercayaan antara Israel dan negara-negara Eropa.

Perubahan kebijakan menjadi penentu hubungan ke depan

Menjelang pemilihan umum Israel pada 27 Oktober 2026, perhatian internasional tidak hanya tertuju pada hasil pemilu, tetapi juga pada kebijakan yang akan ditempuh pemerintahan berikutnya.

Menachem Klein, dosen senior di Bar-Ilan University, menilai kebijakan pemerintahan saat ini telah menimbulkan kerusakan serius terhadap hubungan Israel dengan sejumlah negara yang sebelumnya menjadi teman dan sekutunya. Sementara itu, Mekelberg menekankan pentingnya langkah nyata menuju proses perdamaian dan masa depan politik yang lebih jelas bagi rakyat Palestina.

Dengan demikian, pemilu Israel menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi arah hubungan diplomatik di kawasan, tetapi bukan satu-satunya penentu. Pemulihan hubungan dengan Eropa akan bergantung pada keputusan politik, perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, persoalan permukiman, serta perkembangan menuju penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Bagi masyarakat internasional, perkembangan tersebut tetap menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya menyangkut hubungan antarnegara, tetapi juga masa depan perdamaian, stabilitas kawasan, dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina.

Sumber: Al Jazeera, laporan berjudul “Hubungan Israel dengan Eropa sedang memburuk. Bisakah pemilu di Israel mengubah hal itu?”