KRONOLOGI DAN ANALISIS POLEMIK IJAZAH WAKIL PRESIDEN RI GIBRAN RAKABUMING RAKA

Wartaradar, Ungkap realita dan fakta Isu Polemik mengenai keabsahan dan pemenuhan syarat kelulusan pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, telah berkembang dari perdebatan di media sosial menjadi diskursus hukum tata negara dan politik formal yang sangat kompleks. Isu sentral dari polemik ini mengakar pada verifikasi pemenuhan syarat administratif pencalonan wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, khususnya batas minimum pendidikan berijazah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Secara komprehensif, laporan ini disusun untuk memetakan, menguraikan, dan menganalisis kronologi serta anatomi yuridis dari polemik tersebut secara objektif, netral, dan presisi secara faktual. Ruang lingkup laporan ini mencakup rekapitulasi data pendidikan formal KPU, artikulasi kontroversi publik, kronologi eskalasi digital dan sengketa keterbukaan informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP), dinamika peradilan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, temuan faktual dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga babak baru aduan pidana di Bareskrim Polri serta tanggapan resmi Istana Negara.

Laporan ini menggarisbawahi dialektika hukum yang krusial: bagaimana temuan faktual Mahkamah Konstitusi mengenai tidak ditemukannya fisik ijazah setara SMA di persidangan ditransformasikan oleh kelompok pelapor menjadi dasar bukti awal (prima facie) untuk delik pidana pemalsuan surat (Pasal 391 ayat 1 dan 2 KUHP) sekaligus dorongan wacana politik di DPR/MPR, di tengah batasan kompetensi peradilan formal yang telah memutus perkara tersebut.

Rekapitulasi Resmi Riwayat Pendidikan Formal

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi data riwayat pendidikan formal Gibran Rakabuming Raka sebagaimana tercantum dalam basis data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat pendaftaran pasangan calon Pilpres 2024:

Anatomi Poin Kontroversi dan Tuduhan Publik

Berbagai klaim dan kritik yang dipertanyakan oleh publik serta pengkritik—seperti Dr. Tifa (Tifauzia Tyassuma), Roy Suryo, Said Didu, dan Rismon Sianipar—mencakup rentang jenjang pendidikan formal hingga predikat akademik. Berikut adalah sintesis berhierarki atas tuduhan tersebut beserta dialektika tanggapan resminya:

• Keabsahan Ijazah SMP:
  • Tuduhan Kelulusan: Dr. Tifa secara terbuka meragukan penerbitan dan keaslian ijazah SMP Negeri 1 Surakarta atas nama Gibran Rakabuming Raka, serta secara provokatif mengklaim bahwa tanpa pembuktian fisik, status pendidikan Gibran hanya setara sekolah dasar.
  • Verifikasi Resmi: Kepala Sekolah SMPN 1 Surakarta, Wuryanti, secara resmi membantah tuduhan tersebut dan memverifikasi bahwa Gibran adalah alumni resmi yang terdaftar dan lulus dengan diterbitkannya ijazah asli sekolah.
• Status UTS Insearch & Tingkat SMA:
  • Klasifikasi Institusi: Roy Suryo dan Said Didu menuding bahwa UTS Insearch di Sydney bukan merupakan sekolah menengah formal kelas 12, melainkan lembaga penyedia program jalur (pathway), matrikulasi, atau kelas persiapan (“bimbel”) menuju jenjang perguruan tinggi.
  • Durasi Studi: Kritikus menyoal durasi studi Gibran di UTS Insearch yang diklaim relatif singkat (berkisar 6 hingga 9 bulan), sehingga dinilai tidak sebanding dengan rentang waktu kurikulum SMA tiga tahun di Indonesia.
  • Status Kelulusan Orchid Park: Pengkritik menduga Gibran hanya menempuh pendidikan hingga Kelas 10 (Secondary 4) di Orchid Park Secondary School Singapore dan tidak menamatkan Kelas 12, sehingga dianggap memiliki kekosongan jenjang ijazah SMA/sederajat.
• Legalitas Surat Penyetaraan (Suket No. 9149/D.D1/KS/2019):
  • Bentuk dan Format Dokumen: Roy Suryo mengkritik Surat Keterangan Penyetaraan No. 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Kemendikbud. Dokumen tersebut dinilai cacat secara formal karena hanya berbentuk Surat Keterangan (Suket) dan bukan Surat Keputusan (SK) Pejabat TUN.
  • Substansi Penyetaraan ke SMK: Penyetaraan program Insearch ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan dinilai ganjil oleh pengkritik, mengingat program persiapan tidak memuat kurikulum vokasi kejuruan selama tiga tahun.
  • Jeda Waktu (Time Lag): Terdapat sorotan tajam atas jeda waktu selama 13 tahun antara selesainya program Insearch (2006) dan pengurusan administrasi penyetaraan di Kemendikbud (2019), yang dituduh dilakukan secara susulan demi memenuhi prasyarat pencalonan politik.
  • Lompatan Akademik: Pengkritik menuding adanya ketidaksesuaian prosedur administratif (lompatan akademik) karena Gibran dapat diterima di program pra-universitas tanpa melampirkan sertifikat O-Level atau ijazah formal tingkat SMA.
• Lokasi & Kredibilitas Studi S1:
  • Lokasi Fisik Perkuliahan: Kritikus menuding terjadi pembohongan publik atas klaim kelulusan dari University of Bradford, Inggris, karena proses perkuliahan dijalankan di kampus mitra Management Development Institute of Singapore (MDIS) di Singapura.
  • Status MDIS: MDIS disorot sebagai lembaga swasta non-universitas (Private Education Institution) yang menyelenggarakan program gelar transnasional secara kemitraan.
  • Klarifikasi Institusi: Pihak MDIS Singapura secara resmi mengonfirmasi bahwa Gibran adalah mahasiswa penuh waktu (full-time) periode 2007–2010 yang menyelesaikan program Advanced Diploma hingga meraih gelar Bachelor of Science (Honours) dari University of Bradford.
• Predikat Akademik (Degree Classification):
  • Klasifikasi Gelar: Ijazah Bachelor of Science Gibran dari University of Bradford mencatatkan predikat Second Class Honours Second Division (2:2).
  • Perdebatan Konversi IPK: Berdasarkan sistem pemeringkatan pendidikan tinggi Inggris (First Class, 2:1, 2:2, Third Class), predikat 2:2 mencakup rata-rata nilai 50–59%. Dalam diskursus publik di media sosial, predikat tersebut dituduh setara dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,30 di Indonesia, bahkan setara IPK 1,92 pada metode perhitungan persentase minimum yang lebih ketat. Gibran menanggapi klaim ini secara santai dengan mempertanyakan dasar metode konversi tidak resmi tersebut.

Kronologi Eskalasi Isu, Sengketa KIP, dan Sayembara Publik

Perkembangan polemik dari panggung media sosial, aksi publik, hingga peradilan sengketa informasi publik berlangsung dalam urutan kronologis sebagai berikut:

1. Oktober 2022 – November 2023 (Pemicu Rantai Media Sosial):
   • Oktober 2022: Isu bermula saat akun warganet di platform X menuding ijazah luar negeri Gibran diperoleh dengan cara membeli. Gibran merespons tuduhan tersebut secara seloroh: “Beli di Shopee dapat cashback dan gratis ongkir.”
   • November 2023: Dr. Tifa mulai melakukan analisis publik terhadap gelar sarjana Gibran, mengklaim bahwa program Insearch Sydney yang ditempuh Gibran hanya setara jenjang Diploma Satu (D1) dan bukan pendidikan S1 formal.
2. Agustus – September 2026 (Dinamika Sayembara Publik Denny Indrayana):
   • 9 Agustus 2026: Mantan Wamenkumham Denny Indrayana meluncurkan Sayembara Menemukan Ijazah SMA Gibran dengan hadiah awal komitmen sebesar Rp100 juta bagi siapa saja yang dapat menunjukkan ijazah fisik SMA/sederajat milik Gibran.
   • 13 Agustus 2026: Denny menaikkan nilai hadiah komitmen menjadi Rp199 juta.
   • 15 Agustus 2026: Hadiah komitmen meningkat menjadi Rp300 juta setelah bergabungnya sejumlah donatur masyarakat.
   • 24 Agustus 2026: Nilai komitmen hadiah melesat hingga mencapai Rp3.664.652.207,- dari 176 donatur komitmen.
   • 26 Agustus 2026: Setelah nilai komitmen menembus angka Rp5 miliar, Denny menetapkan tanggal 9 September 2026 sebagai batas akhir resmi sayembara.
   • Awal September 2026: Nilai komitmen publik mendekati angka Rp7 miliar.
   • 9 September 2026: Sayembara secara resmi ditutup tanpa ada pemenang yang berhasil menyerahkan ijazah SMA/sederajat Gibran. Nilai komitmen akumulatif akhir tercatat secara presisi sebesar Rp10.279.573.557,-.
3. Oktober 2025 – Maret 2026 (Rangkaian Sengketa Informasi Publik di KIP):
   • 17 Oktober 2025: Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendaftarkan permohonan sengketa informasi publik (Perkara No. 083/X/KIP-PSI/2025) terhadap Kemendikdasmen ke Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah permintaannya atas dokumen penyetaraan Grade 12 Gibran dan notulensi rapat tim penilai ditolak dengan alasan informasi yang dikecualikan.
   • 24 November & 1 Desember 2025: Tahapan persidangan pemeriksaan awal I dan II digelar di KIP, di mana Kemendikdasmen menegaskan dokumen tersebut tergolong rahasia/dikecualikan.
   • 8 Desember 2025: KIP menggelar sidang uji konsekuensi.
   • 13 Januari 2026: Persidangan mendengarkan keterangan saksi pemohon (Rismon Sianipar) yang mengonfirmasi bahwa Suket Penyetaraan merupakan dokumen resmi penerbitan Ditjen Dikdasmen.
   • 20 Januari 2026: Majelis Komisioner KIP melakukan Pemeriksaan Setempat secara tertutup di kantor Kemendikdasmen untuk memeriksa dokumen fisik penyetaraan dan berkas evaluasi.
   • 4 Februari 2026: Persidangan mendengarkan ahli keterbukaan informasi (A. Alamsyah Saragih) mengenai batasan data pribadi versus relevansi informasi pejabat publik.
   • 11 Maret 2026: Majelis Komisioner KIP membacakan putusan yang mengabulkan seluruh permohonan Bonatua Silalahi, menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran beserta dokumen evaluasinya adalah informasi publik terbuka.

Rekam Jejak Perkara Perdata di PN Jakarta Pusat (No. 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst)

Pada 29 Agustus 2025, advokat Subhan Palal mendaftarkan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mendudukkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Tergugat I dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai Tergugat II.

• Substansi Gugatan & Petitum: Penggugat menilai Gibran tidak memenuhi syarat administratif pendidikan paling rendah SMA atau sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 13 huruf r PKPU No. 19 Tahun 2023. Petitum gugatan memohon agar Majelis Hakim:
  1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  2. Menyatakan Gibran tidak sah menjadi Wakil Presiden RI 2024–2029.
  3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp125.000.010.000.000,- (Rp125 Triliun sepuluh juta Rupiah) untuk disetor ke Kas Negara.
  4. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan.
  5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).
• Dinamika Persidangan dan Mediasi: Persidangan perdana bergulir pada 8 September 2025. Gibran memberikan kuasa hukum khusus kepada tim advokat dari Ad Infinitum Kindness (AK) LawFirm yang diwakili oleh Dadang Herli Saputra, Basuki, dan Anton Aulawi. Majelis Hakim menunjuk Sunoto, S.H., M.H. sebagai hakim mediator. Dalam tahapan mediasi tanggal 6 Oktober 2025, Penggugat mengajukan proposal perdamaian dengan syarat pimpinan KPU dan Gibran harus mundur dari jabatannya serta meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia. Syarat tersebut ditolak tegas oleh para Tergugat, sehingga mediasi declared gagal pada 13 Oktober 2025. Dalam tahap jawaban, kubu Gibran menyerahkan 14 bukti awal untuk menangkis gugatan.
• Keterangan Ahli & Putusan Kompetensi Absolut: Dalam persidangan pokok perkara, para Tergugat menghadirkan ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Bhayangkara, Dr. Ida Budhiati. Ahli menjelaskan bahwa pengujian terhadap tindakan atau keputusan pejabat penyelenggara pemilu merupakan ranah hukum publik yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan lembaga pengawas pemilu, bukan Pengadilan Negeri melalui gugatan perdata.

Pada 22 Desember 2025, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat membacakan putusan akhir yang mengabulkan eksepsi para Tergugat. Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara tersebut.

Temuan Faktual dan Putusan Mahkamah Konstitusi (Perkara No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026)

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara ini diajukan oleh 12 Pemohon kunci, yaitu Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, 6 purnawirawan dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan (Subhan Palal), Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan SLTA merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum pencalonan (conditio precedent).

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Konstitusi memaparkan temuan faktual verbatim yang sangat signifikan:

Pertimbangan Hukum Faktual MK (Hakim Konstitusi Arsul Sani): “Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu… fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan yang menerangkan tidak terdapat bukti dokumen ijazah/sertifikat/diploma yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri, melainkan certificate of attendance dan dokumen lain seperti academic records dan explanation of grades. Mahkamah menilai certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.”

“Dalam hal ini secara umum, ijazah/sertifikat/diploma yang menerangkan bahwa seseorang telah menamatkan sebuah jenjang pendidikan tertentu biasanya ditulis: ‘This is to certify that… (nama yang tamat) has been awarded…’. Tidak hanya itu, menyertai sertifikat tersebut juga dilampirkan atau dicantumkan nilai atau hasil pendidikan yang diperoleh karena dari nilai tersebut diterbitkan ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan. Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.”

Pertimbangan Kedudukan Hukum dan Wewenang (Hakim Konstitusi Adies Kadir): “Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon.”

Garis besar putusan MK memuat dua aspek yuridis utama:

1. Kewenangan Mengadili dan Asas Ius Curia Novit: Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa secara formal MK berwenang mengadili objek perselisihan pemilu berdasarkan asas ius curia novit (hakim dianggap tahu akan hukum dan dilarang menolak perkara). Namun, Hakim Konstitusi Adies Kadir menggarisbawahi bahwa permohonan pembatalan/diskualifikasi tidak tepat lagi dimasukkan dalam rezim PHPU Pemilu karena status pencalonan Gibran telah berakhir sejak ia resmi dilantik menjadi Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Penilaian keabsahan pasca-pelantikan menjadi ranah lembaga negara lain sesuai UUD NRI 1945.
2. Amar Putusan & Kedudukan Hukum (Legal Standing): Hakim Konstitusi Liliek P. Adi menjelaskan bahwa sesuai Pasal 74 ayat (1) UU MK, pihak yang memiliki legal standing sebagai Pemohon PHPU Presiden/Wapres hanyalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Amar Putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, Majelis Hakim memutus mengabulkan eksepsi Termohon mengenai legal standing dan dalam Pokok Permohonan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Babak Baru: Laporan Pidana ke Bareskrim Polri dan Respon Resmi

Pasca-pembacaan putusan MK pada 6 Oktober 2026, temuan faktual persidangan MK langsung memicu eskalasi babak baru di ranah pidana dan politik:

• Aduan Tim Advokasi ke Bareskrim Polri (7 Oktober 2026): Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa melalui kuasa hukum Ahmad Khozinudin resmi menyerahkan Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut ditujukan kepada Ditjen Dikdasmen Kemendikdasmen selaku penerbit (Pasal 391 ayat 1 KUHP) dan Gibran Rakabuming Raka selaku pengguna (Pasal 391 ayat 2 KUHP) atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan atau penggunaan surat keterangan yang isinya tidak benar terkait Suket Penyetaraan No. 9149/D.D1/KS/2019. Pelapor menggunakan pertimbangan hukum fakta MK mengenai tidak adanya ijazah fisik SMA sebagai dasar bukti awal (prima facie), serta memohon penyidik Polri memanggil Gibran untuk klarifikasi. Pihak pelapor juga menyatakan rencana mendorong mekanisme politik di DPR/MPR.
• Tanggapan Langsung Gibran Rakabuming Raka (7 Oktober 2026): Menanggapi putusan MK dan aduan pidana, Gibran menegaskan penghormatannya terhadap seluruh proses peradilan di MK. Dalam hal prasyarat pendidikan, Gibran mengutarakan argumen berbasis logika akademik silogistik:

“Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.”

Gibran menambahkan bahwa dirinya memilih tidak terdistraksi oleh dinamika hukum-politik tersebut dan berfokus penuh membantu Presiden Prabowo Subianto dalam mengeksekusi program-program strategis pemerintah.

• Klarifikasi Resmi Istana Negara (8 Oktober 2026): Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto memberikan penjelasan hukum dari sudut pandang pemerintah di Gedung DPR RI:
  • Diferensiasi Frasa Hukum: Bambang meminta publik mencermati frasa dalam pertimbangan MK. Terdapat perbedaan mendasar antara frasa “tidak ada” dan “tidak ditemukan / belum ditemukan”. Putusan MK menyatakan dokumen belum/tidak ditemukan di persidangan, yang tidak otomatis berarti fisiknya tidak ada.
  • Stabilitas Legitimasi: Wamensesneg menegaskan bahwa putusan MK sama sekali tidak menggoyahkan legitimasi hukum tata negara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI yang sah.

Matriks Sintesis Posisi Lembaga dan Pihak Terkait

Berdasarkan sintesis komprehensif atas fakta hukum, pertimbangan peradilan, dan verifikasi instansi berwenang, status hukum dan peta eksistensial dari polemik ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin utama:

Pertama, dari aspek Peradilan Perdata dan Hukum Tata Negara, seluruh upaya hukum untuk mendiskualifikasi atau membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden telah selesai dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh lembaga peradilan formal. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan perdata Rp125 Triliun karena kompetensi absolut berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memutus permohonan PHPU tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) serta batas kewenangan rejim PHPU yang tidak dapat mendiskualifikasi pejabat negara yang telah resmi dilantik dan diambil sumpahnya.

Kedua, terjadi pertentangan logika antara kubu pengkritik/pelapor dan pihak Tergugat/Pemerintah. Pihak pelapor berpegang pada doktrin post factum empiris yang mensyaratkan bukti fisik ijazah SMA sebagai syarat mutlak (conditio precedent). Sebaliknya, pihak Gibran dan Kemendikdasmen berpegang pada logika formal-akademik serta validitas Surat Keterangan Penyetaraan 2019, di mana keberhasilan menempuh jenjang S1 dianggap sebagai bukti silogistik terpenuhinya tahapan pendidikan sebelumnya.

Ketiga, temuan faktual Mahkamah Konstitusi yang mengonfirmasi bahwa dokumen pendukung penyetaraan Gibran hanya berupa certificate of attendance (bukti kehadiran) dan bukan ijazah/diploma kelulusan telah menggeser fokus polemik. Perdebatan yang semula berada di ranah sengketa hasil Pemilu kini bertransformasi menjadi eskalasi pidana melalui Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pemalsuan surat (Pasal 391 KUHP) di Bareskrim Polri serta wacana konsolidasi politik menuju DPR/MPR.

Secara hukum positif yang berlaku saat ini, kedudukan dan legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tetap sah, konstitusional, dan tidak terganggu. Pihak Istana Negara dan Kabinet Merah Putih menegaskan kelanjutan fokus kerja pemerintahan dalam menyukseskan program-program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.